Mom Club Gabung Mom Club
  1. Home
  2. Journal
  3. Jadwal Imunisasi Anak, Memahami Bedanya Program Kemenkes dan IDAI

KESEHATAN ANAK · 15 NOV 2026 · 6 menit baca

Jadwal Imunisasi Anak, Memahami Bedanya Program Kemenkes dan IDAI

Program pemerintah dan rekomendasi IDAI bukan dua pilihan yang bertentangan. Ini cara membacanya dengan tenang, termasuk saat jadwalnya sempat terlewat.

Ditulis oleh

Admin Mom Club

Tim editorial Mom Club

Dua perempuan duduk bersama di ruang keluarga yang hangat sambil membaca buku dan tersenyum berbincang.

Hari hari yang hangat
tumbuh bersama

Satu kartu dari puskesmas menyebut jadwal tertentu, dokter anak langganan menyebut jadwal yang agak beda. Banyak Moms jadi bingung mana yang harus diikuti, dan apakah salah satunya "lebih benar".

Di sini kita bedah mana yang wajib disediakan negara, mana yang sifatnya pilihan, cara mengejar jadwal yang kelewat, dan mitos yang sudah dijawab resmi IDAI. Keduanya sama-sama disusun buat satu tujuan: melindungi anak tepat waktu. Bukan satu pihak resmi dan satu pihak asal-asalan.

Singkatnya: imunisasi program dari pemerintah gratis di puskesmas dan wajib disediakan negara, sementara sebagian rekomendasi IDAI sifatnya pelengkap yang dipilih orang tua sendiri. Jadwal yang kelewat tetap bisa dikejar tanpa mengulang dari awal, dan nggak ada sanksi khusus buat orang tua yang nggak imunisasi anak di luar situasi wabah.

Dasar hukum yang berlaku sekarang

Aturan lama, PMK 12/2017, sudah dicabut PMK 3/2026 tentang Penanggulangan Penyakit. Rumusan pasal pencabutannya kurang jelas soal nasib lampiran teknis PMK 12/2017 (termasuk kontraindikasi), jadi statusnya masih abu-abu; tanyakan ke tenaga kesehatan bila ragu.

Jadwal imunisasi program ditetapkan lewat KMK 1098/2024 sebagaimana diubah KMK 35/2025 (Januari 2025, mengubah dosis HPV dan tabel imunisasi kejar), ditambah KMK 345/2025 jo. 932/2025 untuk peralihan vaksin kombinasi (heksavalen).

Jadwal imunisasi program pemerintah (gratis)

Seluruh imunisasi rutin dan tambahan dalam program tidak dipungut biaya di puskesmas dan jaringannya.

  • Bayi baru lahir: Hepatitis B (<24 jam), BCG (1 bulan, kejar sampai usia 11 bulan).
  • Usia 2, 3, 4 bulan: polio tetes (bOPV), PCV bulan ke-2 dan ke-3, Rotavirus bulan ke-2 sampai ke-4. Rotavirus selesai sebelum usia 7 bulan (KMK terbaru); Buku KIA 2024 masih menulis batas 8 bulan, ikuti angka terbaru.
  • Usia 4 dan 9 bulan: polio suntik (IPV). Usia 9 bulan: campak-rubela (MR). Usia 12 bulan: PCV booster.
  • Usia 18 bulan (baduta): booster DPT-HB-Hib, MR.
  • Usia sekolah: MR dan DT kelas 1 SD, Td kelas 2 dan 5 SD. HPV 1 dosis anak perempuan kelas 5 (sejak KMK 35/2025, kebijakan WHO SAGE), kejar di kelas 6 dan usia 15 tahun.

Sejak 2025 di beberapa provinsi dan nasional mulai 2026, DPT-HB-Hib dan IPV terpisah digantikan vaksin kombinasi (heksavalen). Kemenkes menegaskan jadwal rutinnya tidak berubah, tetap usia 2, 3, 4 bulan, tetap disertai polio tetes. Yang belum jelas: apakah IPV usia 9 dan 18 bulan tetap sama setelah peralihan ini, jadi tanyakan ke petugas di faskes.

Jadwal rekomendasi IDAI dan bedanya dengan program

IDAI juga menerbitkan jadwal sendiri (versi 2024), sebagian berbeda dari program. Keduanya panduan profesional, bukan soal benar-salah.

Alasan resmi bedanya cuma ditemukan untuk PCV: IDAI merekomendasikan 3 dosis utama plus 1 booster, program memakai 2 dosis utama plus 1 booster; keduanya dinyatakan IDAI sejalan dengan WHO. Beda yang lain (waktu BCG, dosis kedua MR, JE) nggak punya penjelasan resmi, jadi kami sajikan apa adanya.

IDAI juga merekomendasikan beberapa imunisasi di luar program, sifatnya pelengkap/mandiri pilihan orang tua, diatur dan dibayar terpisah di fasilitas swasta:

  • influenza, usia 6 bulan+, diulang tahunan;
  • varisela, usia 12-18 bulan;
  • hepatitis A, usia 12 bulan+;
  • tifoid, usia 2 tahun+;
  • dengue, usia 6-18 tahun;
  • MMR/MMRV, alternatif MR.

Untuk HPV, program memberi 1 dosis sejak 2025 mengikuti kebijakan WHO SAGE, sementara IDAI merekomendasikan 2 dosis usia 9-14 tahun berdasarkan bukti klinis internasional. Keduanya keputusan resmi, bukan klaim kalau satu dosis nggak mempan.

Wajib secara hukum, atau pilihan?

UU 17/2023 Pasal 44 mewajibkan pemerintah menyediakan imunisasi lengkap, menyatakan anak berhak atas imunisasi, dan keluarga "harus mendukung". Tapi nggak ada sanksi khusus buat orang tua yang nggak imunisasi anak di situasi biasa.

Satu-satunya sanksi yang kami temukan (PMK 3/2026 Pasal 21) berlaku sempit: buat pihak yang "menghalang-halangi dan/atau menyebarkan berita tidak benar" soal imunisasi program. Contohnya menolak imunisasi untuk diri/keluarga atau memengaruhi orang lain buat menolak, khusus dalam konteks KLB dan Wabah. UU 17/2023 juga punya pidana denda buat yang menghalangi penanggulangan wabah, tapi kami nggak menemukan sumber resmi yang bilang ini berlaku di luar wabah. Syarat imunisasi buat daftar sekolah juga nggak kami temukan.

Dari sisi fikih, Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 menyatakan imunisasi "pada dasarnya dibolehkan (mubah)", dan wajib ketika tenaga kesehatan kompeten menyatakan risiko kematian, sakit berat, atau kecacatan permanen bila tidak diimunisasi. Vaksin halal-suci diutamakan bila tersedia, dengan pengecualian darurat saat belum ada alternatif halal dan ada keterangan medis. Orang tua dan masyarakat diminta mendukung pelaksanaan imunisasi.

Kalau jadwal terlewat, begini imunisasi kejar

PMK 3/2026 mewajibkan imunisasi kejar bagi siapa pun yang belum lengkap jadwal rutinnya. Ada tabel resmi (KMK 35/2025) yang mengatur interval minimal antar dosis tiap vaksin. Contohnya, BCG masih bisa dikejar sampai usia 11 bulan, sementara Rotavirus punya batas lebih ketat: hanya sebelum usia 7 bulan.

Prinsip pentingnya: dosis yang sudah diberikan tetap dihitung, anak nggak perlu mengulang dari dosis pertama cuma karena jeda. Contoh: BCG baru diberikan usia 10 bulan karena terlewat tetap dihitung sah, selama belum lewat batas 11 bulan.

Kemenkes rutin menggelar kampanye kejar imunisasi tiga kali setahun, bertepatan dengan Pekan Imunisasi Dunia, Hari Kemerdekaan, dan Hari Kesehatan Nasional. Kemenkes: "tidak ada kata terlambat untuk imunisasi."

Meluruskan mitos imunisasi

Mitos berikut dijawab dari artikel resmi IDAI:

  • Vaksin menyebabkan autisme: salah; studi lamanya sudah ditarik, nggak ada bukti vaksin MMR terkait autisme.
  • Higiene dan sanitasi saja cukup: penyakit yang dicegah vaksin bisa kembali menyerang kalau program imunisasi dihentikan.
  • Efek samping vaksin fatal jangka panjang: kebanyakan reaksi ringan dan sementara, seperti nyeri suntikan atau demam ringan.
  • Vaksin DPT/polio menyebabkan SIDS: nggak ada hubungan sebab-akibat yang ditemukan.
  • Beberapa vaksin sekaligus membebani sistem imun: nggak terbukti; pemberian bersamaan nggak berpengaruh ke sistem imun anak.
  • Kebal alami lebih baik dari vaksin: vaksin memberi kekebalan tanpa anak harus sakit atau mengalami komplikasinya.
  • Vaksin mengandung merkuri berbahaya: nggak ada bukti thiomersal dalam vaksin berisiko buat kesehatan.
  • Penyakit sudah nyaris hilang jadi nggak perlu vaksin: agen penyebabnya masih beredar di sejumlah wilayah dunia.

Untuk mencatat riwayat imunisasi, pakai dua cara sekaligus: Buku KIA fisik (tanggal, paraf, nomor batch) dan aplikasi SATUSEHAT Mobile fitur "Vaksin dan Imunisasi", tertaut profil anak dan terhubung ASIK, sistem pencatatan tenaga kesehatan.

Beberapa hal layak ditanyakan ke tenaga kesehatan saat kunjungan:

  1. Apakah faskes memakai vaksin kombinasi (heksavalen), dan apakah IPV usia 9 dan 18 bulan tetap diberikan.
  2. Imunisasi mana yang terlewat, dan bagaimana jadwal kejarnya.
  3. Apakah kondisi anak saat ini, misalnya demam ringan atau minum antibiotik, termasuk kontraindikasi.

FAQ

Apakah anak wajib mengikuti semua imunisasi program pemerintah? Imunisasi program wajib disediakan pemerintah dan didukung keluarga, melindungi anak dari penyakit yang bisa dicegah. Nggak ada sanksi khusus buat orang tua yang nggak mengimunisasi anak di luar situasi wabah.

Apa bedanya imunisasi program dan imunisasi mandiri? Imunisasi program wajib dan gratis di puskesmas dan jaringannya. Imunisasi mandiri adalah pilihan tambahan sesuai kebutuhan anak, diatur dan dibayar sendiri di fasilitas swasta.

Apakah vaksin influenza, varisela, atau vaksin mandiri lain perlu untuk semua anak? IDAI merekomendasikannya sebagai pelengkap, bukan kewajiban. Relevansinya tergantung kondisi anak, didiskusikan dengan dokter anak.

Ke mana mengecek riwayat imunisasi anak secara digital? Lewat aplikasi SATUSEHAT Mobile, fitur "Vaksin dan Imunisasi", setelah profil anak ditautkan. Tetap simpan juga Buku KIA fisik sebagai cadangan.

Bacaan terkait: jadwal imunisasi anak sesuai usia dan demam setelah imunisasi anak.

Sumber dan pengecekan

Lihat semua
Moms berkumpul dalam suasana komunitas Mom Club.

Lebih dari Journal

Lebih dari sekadar cerita.

Temukan event, komunitas, dan pengalaman bermakna bersama Mom Club.

Gabung Mom Club

Hari hari yang hangat, tumbuh bersama