Mom Club Gabung Mom Club
  1. Home
  2. Journal
  3. UU PPRT 2026 Berlaku, Begini Cara Cek Legalitas Penyalur ART dan Baby Sitter

KELUARGA · 15 NOV 2026 · 7 menit baca

UU PPRT 2026 Berlaku, Begini Cara Cek Legalitas Penyalur ART dan Baby Sitter

UU PPRT 2026 mengubah cara kerja penyalur ART dan baby sitter. Ini yang bisa Moms cek sendiri sebelum memakai jasanya, dan apa yang belum bisa dicek.

Ditulis oleh

Admin Mom Club

Tim editorial Mom Club

Ilustrasi dokumen izin usaha dengan kode QR diperiksa kaca pembesar, didampingi stempel resmi, lambang verifikasi bercentang, serta figur orang tua dan anak di meja, menggambarkan pengecekan legalitas penyalur ART dan baby sitter.

Hari hari yang hangat
tumbuh bersama

Penyalur yang Moms temui mungkin terlihat rapi. Ada kantor, ada kontrak, ada testimoni. Tapi sejak akhir April 2026 ada aturan baru yang mengubah dasar hukumnya, jadi cara cek legalitas penyalur ART dan baby sitter pun ikut berubah, bukan lagi sekadar percaya pada tampilan.

Sejak UU Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga berlaku per 30 April 2026, penyalur ART dan baby sitter resmi disebut P3RT (Perusahaan Penempatan PRT). P3RT wajib berbadan hukum PT dan wajib punya NIB plus Sertifikat Standar dari sistem OSS. Ini aturan pertama yang khusus mengatur PRT di Indonesia. Sebelumnya, penempatan PRT hanya diatur lewat peraturan menteri dan perda yang tersebar. Secara hukum, PRT mencakup pekerjaan "menjaga anak", jadi baby sitter juga masuk cakupan undang-undang ini.

Yang berubah sejak UU PPRT 2026

Dulu, penyalur biasanya mengandalkan izin gubernur yang disebut SIU-LPPRT. Izin lama ini sudah dicabut. Sekarang, penyalur legal harus:

  • berbentuk PT, bukan sekadar yayasan atau nama usaha pribadi;
  • memiliki Perizinan Berusaha P3RT dari pemerintah pusat, yaitu NIB dan Sertifikat Standar, yang diterbitkan lewat sistem OSS;
  • memiliki minimal satu Petugas Antar Kerja yang ditetapkan resmi;
  • memiliki SPP AKAD (persetujuan penempatan antardaerah) kalau calon pekerja berasal dari provinsi lain.

Permenaker Nomor 14 Tahun 2025 menambah syarat teknis untuk kode KBLI 78103 ini: penyalur wajib punya kantor fisik, papan nama usaha yang jelas terbaca, dan tempat tinggal sementara yang layak kalau menampung calon pekerja. Penyalur juga wajib lapor penempatan ke Kementerian Ketenagakerjaan tiap tiga bulan. Kalau penyalur masih mengaku cukup pakai izin gubernur lama tanpa NIB, dasar hukumnya itu sudah nggak berlaku lagi.

UU PPRT 2026 juga memberi penyalur yang belum berizin waktu paling lama satu tahun sejak diundangkan untuk menyesuaikan diri, kira-kira sampai akhir April 2027. Penyalur yang belum lengkap izinnya saat ini belum tentu melanggar hukum; bisa saja masih dalam proses penyesuaian.

Aturan pelaksana soal besaran upah dan batas jam kerja juga belum terbit. Pemerintah masih punya waktu sampai tenggat yang sama buat menerbitkannya, jadi angka upah atau jam kerja yang disebut "ketentuan resmi" saat ini belum punya dasar hukum yang pasti. Masa transisi bukan alasan buat nggak nanya soal status izinnya.

Cara cek legalitas penyalur, NIB, kode QR, dan AHU Online

Belum ada portal publik yang bisa langsung menampilkan status izin P3RT cuma dari nama usahanya. Ini keterbatasan nyata, jadi nggak usah buang waktu cari-cari sendiri.

Dua cara yang benar-benar bisa dipakai:

  1. Minta dokumen NIB asli, lalu pindai kode QR tanda tangan elektronik di bagian NIB tersebut. Kode ini membuka halaman resmi OSS dan menampilkan data usaha yang terdaftar. Cara ini cuma berfungsi kalau penyalur benar-benar menunjukkan dokumennya. Nggak bisa dicek cuma dari nama tanpa dokumennya.
  2. Cari nama badan usahanya di AHU Online (layanan Ditjen AHU) untuk memastikan PT-nya benar terdaftar secara hukum. Tapi ini pemeriksaan sebagian saja. AHU Online membuktikan PT-nya ada, bukan bahwa PT itu sudah punya izin operasional P3RT.

Karena belum ada satu pencarian resmi yang lengkap, lakukan keduanya sekaligus. Jangan berhenti di situ. Lanjutkan dengan pertanyaan langsung ke penyalur (lihat daftar di bagian bawah).

Tanda bahaya yang perlu diwaspadai

UU PPRT 2026 secara tegas melarang P3RT:

  • memotong upah atau memungut biaya apa pun dari calon PRT maupun PRT;
  • menahan dokumen pribadi asli (KTP, ijazah, sertifikat) atau menghalangi akses komunikasi pekerja;
  • menempatkan PRT ke badan usaha lain yang bukan pemberi kerja perseorangan;
  • memaksa pekerja tetap terikat perjanjian setelah masa penempatan selesai.

Kalau penyalur melanggar, sanksinya administratif, mulai dari teguran, pembatasan usaha, sampai pencabutan izin. Nggak ada ketentuan pidana khusus di undang-undang ini untuk pelanggaran tersebut.

Di luar aturan PRT itu sendiri, Komnas Perempuan dan kepolisian daerah punya panduan umum soal ciri perdagangan orang yang relevan untuk waspada, meski bukan khusus soal PRT. Tandanya antara lain proses rekrutmen yang tidak dipahami atau disetujui calon pekerja, pemanfaatan situasi rentan, kerja paksa tanpa upah, ancaman jeratan utang, dan pembatasan kebebasan berkomunikasi dengan keluarga. Tanda tambahan: identitas perantara atau "agen" yang tidak bisa diverifikasi, tidak ada kontrak jelas, dan biaya tidak transparan.

Satu tanda bahaya mungkin bisa diklarifikasi. Beberapa tanda sekaligus, apalagi kalau dokumennya ditahan dan komunikasi dibatasi, itu alasan kuat buat berhenti. Nggak usah lanjutkan prosesnya.

Rekrut langsung tanpa penyalur, ini juga sah

UU ini juga mengakui jalur rekrutmen langsung dari keluarga ke calon pekerja, berdasarkan Kesepakatan tanpa lewat P3RT. Untuk jalur ini, kontrak tertulis sifatnya opsional. Kalau lewat penyalur, kontraknya wajib tertulis, rangkap dua, bermeterai, dengan salinan untuk P3RT dan RT/RW setempat.

Syarat minimal calon PRT atau baby sitter sama di kedua jalur: berusia minimal 18 tahun, punya e-KTP, dan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan. Kalau lewat penyalur, P3RT wajib menyampaikan identitas, keterampilan, dan kondisi kesehatan calon pekerja kepada Moms sebagai pemberi kerja. Ini tugas penyalur buat kasih tahu duluan, bukan urusan yang perlu Moms gali sendiri.

Baik lewat penyalur maupun langsung, kewajiban pemberi kerja meliputi membayar upah dan THR, memberi waktu istirahat dan cuti, menjaga lingkungan kerja yang aman, serta melaporkan keberadaan pekerja ke RT/RW. Hak pekerja antara lain waktu kerja manusiawi, BPJS Kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, makanan sehat, dan akomodasi layak untuk yang tinggal menetap.

Kalau terjadi perselisihan, mulai dengan musyawarah maksimal 7 hari. Kalau belum selesai, lanjut mediasi RT/RW untuk rekrutmen langsung, atau mediator dinas ketenagakerjaan kalau penyalur terlibat.

Pertanyaan yang perlu diajukan sebelum memakai jasa penyalur

Daftar ini sintesis editorial dari ketentuan UU PPRT 2026 dan Permenaker 14/2025, bukan formulir resmi pemerintah:

  • Apa bentuk badan usahanya, PT atau masih yayasan?
  • Bisakah menunjukkan NIB dan Sertifikat Standar untuk KBLI 78103, dan boleh dipindai sendiri kode QR-nya?
  • Siapa Petugas Antar Kerja-nya, dan adakah SPP AKAD kalau calon pekerja dari provinsi lain?
  • Apakah ada biaya atau potongan upah yang dibebankan ke calon pekerja?
  • Siapa yang memegang dokumen identitas asli calon pekerja? Seharusnya bukan penyalur.
  • Bagaimana kebijakan penggantian kalau penempatannya nggak cocok?
  • Apakah alamat kantor sesuai dengan alamat terdaftar di NIB, dan ada papan nama yang terlihat?
  • Apakah calon pekerja bebas berkomunikasi dengan keluarganya sendiri?

FAQ

Apakah baby sitter termasuk diatur UU PPRT 2026?

Ya. Definisi pekerjaan kerumahtanggaan dalam undang-undang ini mencakup "menjaga anak", jadi baby sitter termasuk PRT yang dilindungi aturan ini, baik direkrut langsung maupun lewat penyalur.

Apakah ada sertifikat kompetensi wajib untuk baby sitter?

Sejauh yang kami cek, belum ada aturan yang mewajibkan sertifikasi kompetensi khusus untuk baby sitter. Penyalur boleh menawarkan pelatihan atau orientasi prapenempatan, tapi itu bukan sertifikasi wajib dari pemerintah.

Kalau penyalur belum punya NIB, apakah pasti ilegal?

Belum tentu. P3RT masih diberi waktu hingga sekitar akhir April 2027 untuk menyesuaikan diri. Tapi Moms tetap berhak menanyakan status izinnya dan progres penyesuaiannya. Masa transisi bukan alasan buat nggak transparan.

Ke mana melapor kalau menemukan tanda bahaya atau sengketa?

Untuk sengketa pekerjaan, mulai dari musyawarah, lalu mediasi RT/RW atau dinas ketenagakerjaan. Untuk dugaan kekerasan atau perdagangan orang, laporkan ke kepolisian terdekat atau layanan 110.

Legalitas penyalur bukan satu dokumen tunggal yang sekali cek lalu selesai. NIB, AHU Online, dan pertanyaan langsung saling melengkapi. Kalau salah satu jawabannya terasa janggal, itu alasan yang cukup untuk menunda dulu sebelum membayar.

Moms juga bisa membandingkan dengan perbedaan ART, nanny, dan baby sitter untuk memastikan jenis kebutuhan keluarga, atau membaca panduan cara cek legalitas penyalur pekerja untuk pemeriksaan dokumen dan kontrak yang lebih rinci. Kalau memilih jalur rekrutmen langsung, Moms bisa memasang kebutuhan keluarga di Mom Needs dengan tugas dan kondisi kerja yang transparan sejak awal.

Sumber dan pengecekan

Lihat semua
Moms berkumpul dalam suasana komunitas Mom Club.

Lebih dari Journal

Lebih dari sekadar cerita.

Temukan event, komunitas, dan pengalaman bermakna bersama Mom Club.

Gabung Mom Club

Hari hari yang hangat, tumbuh bersama